Peristiwa Masa Orde Lama

Orde Lama ialah julukan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia. Orde Lama terjadi sejak tahun 1945-1968. Pada saat itu, Indonesia memakai sistem ekonomi liberal & sistem ekonomi terpimpin.

Saat memakai sistem ekonomi liberal, Indonesia memakai sistem pemerintahan parlementer. Presiden Soekarno di jatuhkan waktu Indonesia memakai sistem ekonomi terpimpin. Orde lama (Demokrasi Terpimpin), terdiri dari beberapa kejadian penting..

1.     Tahun 1945 – 1950Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45  antara lain :

a)     Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden

        jadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif & ikut menetapkan

        GBHN yang merupakan wewenang MPR.

b)    Terjadi perubahan sistem kabinet presidensial jadi kabinet

        parlementer.Tahun 1945-1950, terjadi perubahan sistem

        pemerintahan dari presidentil jadi parlemen. Dimana dalam sistem      

        pemerintahan presidentil, presien memiki 2 fungsi, yaitu sebagai

        badan eksekutif & merangkap sekaligus sebagai badan legislatif.

2.     Tahun 1950 – 1959 Sistem Pemerintahan yang dianut adalah

parlementer kabinet dengan demokrasi liberal.  Ciri-ciri demokrasi liberal :

1)    presiden & wakil presiden tidak bisa diganggu gugat.

2)    Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.

3)    Presiden berhak membubarkan DPR.

4)    Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.Era 1950 - 1959 ialah era

       saat presiden Soekarno memerintah memakai konstitusi

       UUDS RI 1950, periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950

       sampai 5 Juli 1959.

Dewan Konstituante dikasih tugas membuat UUD yang baru sesuai pesan UUDS 1950. Tapi sampai tahun 1959 badan ini belum bisa buat konstitusi yang baru. Akhirnya, Soekarno membuat dan mengeluiarkan  Dekrit 5 Juli 1959, yang membubarkan Konstituante. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :

1. Pembentukan MPRS dan DPAS

2. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 19503.

Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet akibat situasi politik yang tidak berjalan dengan baik. Tercatat ada 7 kabinet pada masa ini.

o   1950-1951 - Kabinet Natsir (Program kerja kabinet Natsir atau masa kerja)  :

1.      Mempersiapkan dan menyelengarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante

2.      Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara

3.      Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman

4.      Meningkatkan kesejahteraan rakyat

5.      Menyempurnakan organisasi angkatan perang

6.      Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat

Akan tetapi, belum sampai program tersebut terlaksana, kabinet ini jatuh

pada 21 Maret 1951 dalam usia 6,5 bulan. Dikarena kebijakan Natsir dalam rangka pembentukan DPRD dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi.

o   1951-1952 - Kabinet Sukiman-Suwirjo (Program kerja kabinet Sukiman) :

1.      Menjalani berbagai macam tindakan tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara

2.      Membuat dan melakukan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan

3.      Menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelengarakan pemilu itu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah

4.      Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh

5.      Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

6.      Memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya

Kabinet Sukiman gak mampu lama bertahannya dan terguling pada bulan Februari 1952. Karena, kabinet ini diserang oleh kelompok sendiri akibat kebijakan politik luar negeri yang dipandang terlalu condong ke Barat atau pro-Amerika Serikat. Pada saat itu, kabinet Sukiman sudah menendatangani persetujuan bantuan ekonomi, teknologi, dan persenjataan dengan Amerika Serikat. Dan persetujuan ini ditafsirkan sebagai masuknya Indonesia ke Blok Barat sehingga bertentangan dengan program kabinet tentang politik luar negeri bebas aktif.

o   1952-1953 - Kabinet Wilopo (Program kerja kabinet Wilopo) :

1.      Mempersiapkan pemilihan umum

2.      Berusaha mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan RI

3.      Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan

4.      Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran

5.      Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan dalam mengatasi timbulnya

gerakan-gerakan kedaerahan dan benih-benih perpecahan yang akan menggangu stabilitas politik Indonesia. Ketika kabinet Wilopo berusaha menyelesaikan sengketa tanah perusahaan asing di Sumatera Utara, kebijakan itu ditentang oleh wakil-wakil partai oposisi di DPR jadi menimbulkan kabinetnya jatuh pada 2 Juni 1953 dalam usia 14 bulan.

o   1953-1955 - Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Program kerja Kabinet Ali-Wongsonegoro) :

1.      Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah

2.      Melaksanakan pemilihan umum

3.      Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI

4.      Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan bertambah, ialah adanya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihiasi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro dapat mengadakan Konferensi Asia Afrika. Oleh sebab itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terjunjung namanya. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya tergulingkan pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Karena kabinet Ali-Wongsonegoro ialah perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD

o   1955-1956 - Kabinet Burhanuddin Harahap (Program kerja Kabinet Burhanuddin) :

1.      Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat

2.      Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi

3.      Perjuangan mengembalikan Irian Barat

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, diadakan pemilihan umum pertama di Indonesia. Kabinet ini memberikan mandatnya setelah DPR hasil pemilihan umum terbentuk pada bulan Maret 1956.

o   1956-1957 - Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Program kerja Kabinet Ali II) :

1.      Menyelesaikan pembatasan hasil KMB

2.      Menyelesaikan masalah Irian Barat

3.      Pembentukan provinsi Irian Barat

4.      Menjalankan politik luar negeri bebas aktif

Kabinet Ali II ini pun tidak berumur lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh kabinet Juanda.

o   1957-1959 - Kabinet Djuanda(Program kerja Kabinet Karya disebut Pancakarya) yang meliputi :

1.      Membentuk Dewan Nasional

2.      Normalisasi keadaan RI

3.      Melanjutkan pembatalan KMB

4.      Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI

5.      Mempercepat pembangunan

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit yang mengakhiri masa parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Masa sesudah ini lazim disebut masa Demokrasi Terpimpin

 

Pada masa Orde lama, Pancasila dipahami berdasarkan paradigma yang berkembang pada situasi dunia yang dilanda oleh  konflik ideologi. Pada saat itu kondisi politik dan keamanan dalam negeri dilanda kekacauan dan kondisi sosial-budaya berada dalam suasana transisional dari masyarakat terjajah (inlander) menjadi masyarakat merdeka. Masa orde lama adalah masa pencarian bentuk implementasi Pancasila terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diimplementasikan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa orde lama. Terdapat 3 periode implementasi Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945-1950, periode 1950-1959, dan periode 1959-1966.

Orde Lama terkenal dengan prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan menghilangnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang menghilangkan identitas nasional kita ialah; Pemberontakan PKI pada tahun 1948, Demokrasi Terpimpin, Pelaksanaan UUD Sementara 1950, Nasakom dan Pemberontakan PKI 1965.

Kelebihan dan Kelemahan Masa Orde Lama

Kelebihan	Kelemahan
Indonesia dapat merebut kembali Irian Barat dari Belanda melalui jalur diplomasi dan militer	Sistem demokrasi terpimpin
Indonesia dapat mensiasati berdirinya Gerakan Non- Blok melalui KTT Asia- Afrika di Bandung pada tahun 1955	Situasi politik yang buruk terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 pergantian kabinet yaitu: 1950-1951-Kabinet Natsir 1951-1952-Kabinet Sukiman-Suwirjo 1952-1953-Kabinet Wilopo 1953-1955-Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1955-1956-Kabinet Burhanuddin Harahap 1956-1957-Kabinet Ali Sastroamidjojo II 1957-1959-Kabinet Djuanda
Indonesia dapat menunjukkan eksistensi yang patut diperhitungkan oleh kedua blok raksaksa dunia pada masa itu	Perbedaan ideologi antara nasionalis, agama dan komunis (NASAKOM)
Dapat membangun integritas nasional	Tidak ada kesepakatan antara Dewan Konstituante dan DPR untuk membuat keputusan apakah akan diberlakukan UUD yang baru atau kembali menggunakan UUD 1945
Merupakan negara yang mempunyai pendirian yang kuat	Terjadinya inflasi yang tinggi pada harga kebutuhan pokok
	Membubarkan DPR oleh presiden (soekarno)

Sumber : 

Sumber :

http://brainly.co.id/tugas/394450

https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_%281950%E2%80%931959%29

https://citadastmikpringsewu.wordpress.com/mata-kuliah/pancasila/orde-lama/

http://sistempemerintahannegaraindonesia.blogspot.co.id/2015/08/sistem-pemerintahan-indonesia-masa-orde-lama.html

http://overgift.blogspot.co.id/2013/11/kelemahan-dan-kelebihan-orde-lama.html

Tags : Knowlegde, PKN