PERIODE I (1700-1800)
Periode Public of Independence
Masa PR dalam bentuk aktivitas yang tidakk terorganisasi dgn baik (PR as non organized activity). Misalnya dlm acara sederhana, penyelenggaraan pidato, pertemuan tertentu, korespondensi antar perorangan.
1. Pendapat umum rakyat disatukan utk kemerdekaan (perbudakaan sistem kolonialisme)
2. PR drives
3. Declaration of Independence
PERIODE II (1801-1865)
Periode Public of Expansion
PR mulai terorganisasi dgn baik, krn adanya peningkatan hubungan perdagangan baik scr lokal, nasional, maupun internasional (PR as a organized activity).
1. Kemajuan industri, keuangan, perdagangan, teknologi.
2. Hapusnya perbudakan
PERIODE III (1863-1900)
The Public to be Damned Period (1811-1900)
PR sebagai profesional (PR as a Professional), karena ;
1. perkembangan kemajuan teknologi industri, listrik, mesin pembakaran
2. berlakunya asas Laissez Faire
PERIODE IV (1901-1919)
Public of Informed Period
Masa PR atau pers melakukan investigate reporting, melawan dgn tulisan, mengupah wartawan utk membalas melalui pengaruh berita di media massa.
Keberhasilan Ivy Ledbetter Lee sebagai praktisi PR dari AS dlm mengatasi krisis pemogokan (1906) melalui Management of PR Crisis Handling.
PERIODE V (1920-SEKARANG)
Periode PR is a new professional
PR dijadikan bahan stuudi & penelitian di PT (The PR and Mutual Understanding Period). Adanya penyesuaian; perubahan, sikap saling pengertian, saling menghargai & toleransi di berbagai kalangan organisasi & publik.
PERKEMBANGAN PR DI INDONESIA
PERIODE 1 (1962)
Cikal bakal pembentukan PR di Indonesia oleh Presidium Kabinet PM Juanda.
Instruksi : setiap instansi pemerintah hrs membentuk bagian/divisi Humas dgn tugas;
1. STrategies : ikut serta dalam proses pembuatan keputusan pimpinan hingga pelaksanaan
2. Taktis : Upaya memberikan informasi, motivasi, melaksanakan komunikasi timbal balik, maupun membentuk citra.
Periode II (1967-1971)
Humas kedinasan pemerintahan terbentuk Badan Koodinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah di Indonesia (1967), didirikan koordinasi antar Humas Lembaga Pemerintah (Bakor) scr ex officio dipimpin masing-masing pimpinan departemen.
Periode Public of Independence
Masa PR dalam bentuk aktivitas yang tidakk terorganisasi dgn baik (PR as non organized activity). Misalnya dlm acara sederhana, penyelenggaraan pidato, pertemuan tertentu, korespondensi antar perorangan.
1. Pendapat umum rakyat disatukan utk kemerdekaan (perbudakaan sistem kolonialisme)
2. PR drives
3. Declaration of Independence
PERIODE II (1801-1865)
Periode Public of Expansion
PR mulai terorganisasi dgn baik, krn adanya peningkatan hubungan perdagangan baik scr lokal, nasional, maupun internasional (PR as a organized activity).
1. Kemajuan industri, keuangan, perdagangan, teknologi.
2. Hapusnya perbudakan
PERIODE III (1863-1900)
The Public to be Damned Period (1811-1900)
PR sebagai profesional (PR as a Professional), karena ;
1. perkembangan kemajuan teknologi industri, listrik, mesin pembakaran
2. berlakunya asas Laissez Faire
PERIODE IV (1901-1919)
Public of Informed Period
Masa PR atau pers melakukan investigate reporting, melawan dgn tulisan, mengupah wartawan utk membalas melalui pengaruh berita di media massa.
Keberhasilan Ivy Ledbetter Lee sebagai praktisi PR dari AS dlm mengatasi krisis pemogokan (1906) melalui Management of PR Crisis Handling.
PERIODE V (1920-SEKARANG)
Periode PR is a new professional
PR dijadikan bahan stuudi & penelitian di PT (The PR and Mutual Understanding Period). Adanya penyesuaian; perubahan, sikap saling pengertian, saling menghargai & toleransi di berbagai kalangan organisasi & publik.
PERKEMBANGAN PR DI INDONESIA
PERIODE 1 (1962)
Cikal bakal pembentukan PR di Indonesia oleh Presidium Kabinet PM Juanda.
Instruksi : setiap instansi pemerintah hrs membentuk bagian/divisi Humas dgn tugas;
1. STrategies : ikut serta dalam proses pembuatan keputusan pimpinan hingga pelaksanaan
2. Taktis : Upaya memberikan informasi, motivasi, melaksanakan komunikasi timbal balik, maupun membentuk citra.
Periode II (1967-1971)
Humas kedinasan pemerintahan terbentuk Badan Koodinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah di Indonesia (1967), didirikan koordinasi antar Humas Lembaga Pemerintah (Bakor) scr ex officio dipimpin masing-masing pimpinan departemen.
0 Comments